Pajak yang dikenakan atas harta warisan pada dasarnya bukan merupakan objek pajak. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pada Pasal 4 ayat 3, disebutkan bahwa salah satu harta yang dikecualikan dari objek pajak adalah warisan.
Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), warisan mencakup semua jenis harta, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Harta yang dimiliki oleh seseorang yang telah meninggal dunia tidak akan dikenakan pajak, asalkan ahli waris telah memberikan surat kematian kepada pihak perbankan atau lembaga keuangan yang menyimpan harta tersebut.
Platform Jual Beli Properti di Jakarta, Tangerang, Surabaya, Batam, Bogor: eCatalog Sinarmas
Bagi ahli waris yang menerima harta warisan, harta tersebut juga tidak dianggap sebagai objek pajak penghasilan. Namun, harta warisan tersebut tetap harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.
Pajak atas Tanah Warisan
Apakah tanah warisan dikenakan pajak? Jawabannya tergantung. Tanah warisan bisa dikenakan pajak jika tidak memenuhi syarat tertentu. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, tanah warisan yang awalnya bukan merupakan objek pajak bisa menjadi objek pajak, dan ahli waris harus membayar pajak atas tanah tersebut.
Setelah ahli waris menerima tanah sebagai warisan, mereka diwajibkan untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) terkait pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, disebutkan bahwa setiap tambahan penghasilan yang bisa menambah kekayaan wajib pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan.
Namun, tanah warisan bisa bebas dari pajak jika sudah dilaporkan dalam SPT pewaris. Jika tidak dilaporkan, maka ahli waris diwajibkan membayar pajak atas harta tersebut.
Bebas Pajak atas Tanah Warisan
Mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor 30/2009, tanah dan bangunan yang diwariskan bisa bebas dari Pajak Penghasilan jika ahli waris telah mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh. SKB ini diterbitkan setelah ahli waris mengajukan permohonan tertulis ke kantor pelayanan pajak (KPP) di tempat pewaris terdaftar.
Permohonan ini hanya bisa diajukan oleh ahli waris yang sah dan harus disertai dengan surat pernyataan pembagian warisan. Setelah SKB diterbitkan, ahli waris harus menyerahkannya kepada notaris sebelum proses balik nama sertifikat tanah dilakukan.
Cari tanah kavling di BSD dengan harga terbaik? Cek disini!
Proses Balik Nama Tanah Warisan
Mengurus balik nama tanah warisan memerlukan sejumlah dokumen penting. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pasal 42, pendaftaran peralihan hak karena pewarisan memerlukan beberapa persyaratan dokumen yang harus diserahkan ke kantor pertanahan.
Dokumen yang harus disiapkan meliputi sertifikat tanah asli, surat kematian pemilik tanah, serta surat tanda bukti sebagai ahli waris. Jika ahli waris lebih dari satu orang, maka proses pendaftaran peralihan hak harus dilengkapi dengan akta pembagian waris.
Langkah-langkah Mengurus Balik Nama Tanah Warisan
Berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengurus balik nama tanah warisan:
- Mengurus surat kematian dan surat tanda bukti ahli waris di kantor terkait.
- Membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dibebankan karena pewarisan, serta membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tahun berjalan.
- Melengkapi formulir permohonan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- Menyertakan dokumen pendukung seperti KTP, KK, sertifikat tanah asli, surat keterangan waris, dan bukti pembayaran pajak.
Setelah semua dokumen lengkap, ahli waris dapat mengajukan permohonan balik nama di kantor BPN. Selanjutnya, proses pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama (APHB) akan dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Baca juga artikel terkait keuangan & investasi disini:
Dengan memahami langkah-langkah dan syarat yang diperlukan, proses pengurusan balik nama tanah warisan dapat berjalan dengan lancar. Pastikan semua dokumen sudah lengkap sebelum mengajukan permohonan agar tidak mengalami kendala di kemudian hari.
Dapatkan juga informasi menarik dan terkini seputar properti, investasi, dan tata cara finansial lainnya di ecatalog.sinarmasland.com
Promotion
