Perubahan Kebijakan Pajak Properti di Indonesia

Sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, Indonesia memiliki sektor properti yang berkembang dengan pesat pula. Namun, dengan semakin pentingnya sektor properti, pemerintah juga harus mengambil tindakan untuk mengatur dan memperoleh pendapatan dari sektor tersebut. Salah satunya adalah dengan kebijakan pajak properti yang mengatur tarif pajak yang harus dibayarkan oleh para pemilik properti.

 

Baru-baru ini, pemerintah Indonesia mengumumkan perubahan kebijakan pajak properti, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor properti dan memperbaiki keseimbangan fiskal. Namun, perubahan kebijakan ini juga dapat berdampak pada harga tanah di daerah tertentu seperti Tangerang.

 

Perubahan Kebijakan Pajak Properti di Indonesia

1. Definisi Pajak Properti

Sebelum membahas perubahan kebijakan pajak properti, penting untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pajak properti. Pajak properti adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan, atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang terdapat di atasnya.

2. Perubahan Kebijakan Pajak Properti Terbaru

Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia mengumumkan perubahan kebijakan pajak properti yang berdampak pada tarif pajak pertambahan nilai (PPN) properti dan tarif pajak penghasilan (PPh) atas penjualan properti. Berikut ini adalah perubahan kebijakan pajak properti terbaru:

• Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Properti

Perubahan kebijakan pajak pertama adalah perubahan tarif PPN properti yang dinaikkan dari 10% menjadi 11%. PPN properti dikenakan pada penjualan rumah baru, apartemen, dan properti komersial yang belum pernah dihuni atau digunakan sebelumnya. PPN juga dikenakan pada penjualan tanah kosong atau tanah yang belum terbangun di atasnya.

Kenaikan tarif PPN properti ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor properti dan memperbaiki keseimbangan fiskal.

• Perubahan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) atas Penjualan Properti

Perubahan kebijakan pajak kedua adalah perubahan tarif PPh atas penjualan properti. Tarif PPh atas penjualan properti dinaikkan dari 2,5% menjadi 5%. PPh atas penjualan properti dikenakan pada transaksi penjualan rumah, apartemen, atau properti komersial yang telah pernah dihuni atau digunakan sebelumnya.

 

Perubahan Kebijakan Pajak Properti di Indonesia

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pengenaan PPN untuk properti yang belum pernah ditempati sebelumnya atau yang dijual oleh pengembang properti. Tarif PPN sebesar 10% dari harga jual properti.

Pajak Penghasilan (PPh)

Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia menetapkan tarif PPh untuk penjualan properti yang cukup signifikan. Sebelumnya, tarif PPh hanya sebesar 2,5% dari harga jual properti, namun sekarang sudah dinaikkan menjadi 5% hingga 30% tergantung pada besaran harga jual properti.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak yang harus dibayarkan saat seseorang membeli tanah atau properti. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap tarif BPHTB. Tarifnya kini tergantung pada besaran harga jual properti. Sebagai contoh, jika harga jual properti kurang dari Rp5 miliar, tarif BPHTB sebesar 5%. Namun, jika harga jual properti mencapai lebih dari Rp30 miliar, tarif BPHTB naik menjadi 20%.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak tahunan yang harus dibayar oleh pemilik properti. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia meningkatkan tarif PBB. Kenaikan tarif ini berkisar antara 0,5% hingga 1% dari nilai jual properti. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor properti.

Dapatkan informasi terbaru mengenai properti dan proyek-proyek unggulan dari Sinarmas Land di eCatalog kami. Temukan berbagai pilihan hunian yang sesuai dengan kebutuhan dan budget Anda, dan jangan lewatkan kesempatan untuk berinvestasi di masa depan dengan properti. Kunjungi website kami di ecatalog.sinarmasland.com sekarang juga!