Notifikasi

Tidak Ada Notifikasi
Home/Articles/

Bisakah Girik Menjadi Bukti Kepemilikan Tanah?

Bisakah Girik Menjadi Bukti Kepemilikan Tanah?

25 October 2024

Bagikan :

share on facebookshare on Xshare on whatsapp
Bisakah Girik Menjadi Bukti Kepemilikan Tanah?

Regulasi pertanahan di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial Belanda, dan setelah kemerdekaan, bukti-bukti kepemilikan tanah terus diperkuat. Namun, bagaimana jika Propers masih memiliki bukti kepemilikan tanah berupa Girik? Berdasarkan buku Pembuktian Materiil Dalam Perkara Tanah: Upaya Pemberantasan Mafia Tanah Melalui Putusan Hakim oleh Hakim Agung Pri Pambudi Teguh, berikut adalah beberapa jenis alat bukti di bidang pertanahan.

1. Girik

Girik merupakan bukti bahwa seseorang menguasai sebidang tanah yang belum didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Girik juga berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak tanah. Namun, girik ini tidak dianggap sebagai sertifikat kepemilikan resmi.

Baca Juga artikel serupa: Apakah Tanah SHM Dapat Dibatalkan? Simak Jawabannya!

2. Petuk

Petuk adalah surat keterangan dari kepala desa atau camat yang menunjukkan kepemilikan tanah. Sebelum Undang-Undang Pokok Agraria berlaku pada 24 Desember 1961, petuk memiliki kekuatan hukum yang setara dengan sertifikat tanah. Setelah itu, petuk hanya berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak tanah dan bukan bukti kepemilikan.

Baca Juga artikel serupa: Wajib Tahu! 5 Dokumen Ini Harus Disimpan Setelah Akad Kredit

3. Kikitir

Kikitir adalah tanda pembayaran pajak tanah, bukan bukti kepemilikan tanah. Oleh karena itu, kikitir tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk mengklaim kepemilikan lahan.

4. Latter C

Latter C adalah catatan penguasaan tanah yang disimpan di kantor desa atau kelurahan. Nama yang tercantum dalam Latter C bukanlah bukti mutlak kepemilikan tanah. Hal ini hanya dianggap sebagai bukti awal yang perlu didukung oleh bukti tambahan.

Contoh Pertimbangan Mahkamah Agung

  • Putusan MA No. 663 K/Sip/1970: Kikitir bukanlah surat bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya tanda pembayaran pajak tanah.
  • Putusan MA No. 624 K/Sip/1970: Nama dalam Latter C tidak bisa dianggap sebagai bukti mutlak kepemilikan tanah, melainkan hanya sebagai bukti awal.

Kesimpulan

Propers yang memiliki bukti kepemilikan tanah berupa girik, petuk, atau Latter C dapat mengajukan penerbitan sertifikat tanah ke BPN untuk memperkuat status hukum tanah tersebut. Yuk, kunjungi website eCatalog sinarmasland untuk tau informasi lainnya seputar properti. Jangan lupa juga untuk bergabung menjadi pengguna eCatalog! 

 

Bagikan :

share on facebookshare on Xshare on whatsapp
Similar Articles
Tips Properti
article
Kontrak Rumah atau Kos di Kota Lain, Apakah Wajib Pindah Domisili?

Ditulis oleh Aurora Mutiara Santoso SEO & Content Specialist Merantau untuk kuliah atau bekerja seringkali mengharuskan seseorang tinggal di kos atau mengontrak rumah di kota lain. Namun, meskipun sudah tinggal berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, belum tentu semua orang memahami aturan administrasi kependudukan yang berlaku. Lantas, apakah penyewa kos atau rumah wajib mengurus surat pinda

29 October 2026

Tips Properti
article
Beli Rumah Tanpa KPR, Apakah Tetap Perlu Notaris? Ini Penjelasannya

Ditulis oleh Aurora Mutiara Santoso SEO & Content Specialist Membeli rumah secara tunai atau cash menjadi pilihan bagi sebagian orang yang ingin memiliki hunian tanpa cicilan bank. Selain tidak perlu mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR), pembeli juga tidak perlu melalui proses persetujuan kredit dan penilaian kelayakan dari bank. Namun, bukan berarti membeli rumah tanpa KPR membuat selur

28 October 2026

Tips Properti
article
Jual Rumah dengan Surat Kuasa: Risiko dan Hal yang Wajib Dicek

Ditulis oleh Aurora Mutiara Santoso SEO & Content Specialist Menjual rumah tidak selalu mengharuskan pemilik hadir secara langsung dalam setiap tahapan transaksi. Dalam kondisi tertentu, pemilik dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya, misalnya ketika sedang berada di luar negeri, tinggal di kota berbeda, atau memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus proses penjualan. N

21 October 2026