Promotion
Merchant Discount Rate (MDR) bagi penyelenggara sistem pembayaran berfungsi untuk mendukung kelangsungan operasional dan profitabilitas mereka. MDR adalah biaya yang dikenakan pada merchant atau pemilik toko setiap kali terjadi transaksi menggunakan kartu debit atau kredit. Meskipun terlihat kecil, akumulasi dari jutaan transaksi harian menjadikannya sumber pendapatan utama.
MDR diketahui digunakan untuk membiayai infrastruktur, keamanan, dan pengembangan teknologi, serta mendukung program literasi keuangan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Semakin tinggi volume transaksi, semakin kuat ekosistem pembayarannya. Terkait literasi keuangan, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi, menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia pada tahun 2022 masih rendah, yaitu di bawah 49%.
Fathan mengungkapkan bahwa lebih dari separuh masyarakat Indonesia masih belum paham dan sadar betul mengenai literasi keuangan. Hal ini, menurut Fathan, membuka celah bagi pelaku tindak kejahatan digital. Fathan menambahkan bahwa rendahnya literasi keuangan di Indonesia memudahkan pihak-pihak yang berniat jahat untuk melakukan penipuan secara digital dalam berbagai bentuk.
Terkait kemungkinan penerapan insentif bagi pelaku usaha yang memiliki program peningkatan literasi keuangan, Fathan menyetujui inisiatif tersebut. Namun, ia menekankan bahwa besaran insentif yang akan diberikan harus didiskusikan lebih lanjut, dan menegaskan bahwa kampanye Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah tugas pemerintah. Ia menjelaskan, Komisi XI DPR RI dari dulu mendorong kampanye penggunaan QRIS agar dapat merata, baik dari sisi tingkatan usaha kecil, menengah dan atas. Begitu juga dari segi wilayah penggunanya dari Indonesia bagian barat, tengah hingga Indonesia bagian timur.
Fathan menambahkan, ketika penggunaan QRIS baru berjalan dikalangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kelas bawah, sebaiknya tak langsung dihadang dengan MDR untuk membangun awareness atau kesadaran terlebih dahulu dipengguna merchant QRIS. Ia menambahkan bahwa ketika kesadaran sudah terbentuk dan merchant QRIS sudah benar-benar merasakan keuntungan menggunakan QRIS, maka MDR bisa diberlakukan dengan tetap memberikan pengecualian bagi UMKM kelas bawah.
Cari Rumah di Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya dengan harga terbaik? Cek disini!
Literasi Keuangan
Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, juga menyatakan bahwa kondisi literasi keuangan di Indonesia saat ini masih perlu diperbaiki. Meskipun trennya terus meningkat sejak tahun 2013, tingkat pemahaman masyarakat tentang produk keuangan masih belum melebihi angka 50%. Puteri menjelaskan bahwa hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022 mencatat tingkat literasi keuangan Indonesia masih berada pada 49,68%, meningkat dibandingkan tahun 2019 yang berada di angka 38%. Namun, jika dilihat dari tingkat inklusi keuangan atau ketersediaan akses keuangan di masyarakat, nilainya sudah menyentuh angka 85,10%.
Diketahui sebelumnya bahwa pada Juli 2023, Bank Indonesia (BI) menyesuaikan MDR untuk layanan QRIS bagi usaha mikro menjadi 0,3% dari sebelumnya 0%, sedangkan untuk usaha kecil, menengah, dan besar tetap di kisaran 0,7%. Beberapa pekan kemudian, BI mengeluarkan kebijakan tambahan yang menetapkan MDR 0% untuk transaksi Ultra Mikro (UMI) sampai dengan Rp.100.000. Data BI pada tahun 2022 menunjukkan bahwa persentase transaksi QRIS di bawah nominal Rp.100.000 mencapai 67,5%, di mana tingginya volume transaksi ini dapat menguatkan ekosistem pembayaran, termasuk pembiayaan inisiatif program literasi keuangan.
Dapatkan juga informasi menarik dan terkini seputar properti, investasi, dan tata cara finansial lainnya di ecatalog.sinarmasland.com. Jangan lewatkan kesempatan untuk memiliki hunian impian Anda dengan bergabung menjadi pengguna eCatalog!
