Cari Tahu Definisi dan Cara Menghitung Pajak Properti, Disini!

Memiliki rumah merupakan dambaan banyak orang. Tapi, mewujudkannya membutuhkan dana besar. Tak hanya itu, pemilik properti juga wajib membayar pajak.

Pajak ini adalah kontribusi wajib atas nilai properti, seperti tanah atau bangunan, yang ditetapkan pemerintah pusat atau daerah. Berikut penjelasan tentang fungsi dan jenis-jenis pajak properti.

Apa Itu Pajak Properti?

Pajak properti adalah pungutan wajib yang diberlakukan atas nilai suatu properti, baik tanah maupun bangunan. Pajak ini dikumpulkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, di wilayah di mana properti tersebut berada.

Beberapa peraturan menjadi dasar hukum pengenaan pajak ini, antara lain:

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.010/2019 Tahun 2019
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2019 Tahun 2019
• Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
• PP Nomor 34 Tahun 2016
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016
• Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000

Jenis-Jenis Pajak Properti

Pajak dalam transaksi properti memiliki kewajiban yang berbeda bagi penjual dan pembeli. Berikut jenis-jenis pajaknya:

1. Pajak Penghasilan (PPh) 

• Dikenakan pada penjual properti.
• Besarnya sesuai dengan penghasilan wajib pajak.
• Terutama terkait dengan pengalihan hak atas tanah dan bangunan.

2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

• Dipungut atas tanah dan bangunan.
• Dilakukan oleh pemerintah daerah.
• Pemutihan PBB sering dilakukan untuk mendorong ketaatan membayar pajak.

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

• Dikenakan pada properti primary yang dijual oleh pengembang ke konsumen.
• Tarif PPn 10% dari harga jual objek pajak.

4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

• Pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
• Dibayarkan oleh pembeli properti.
• Tarif BPHTB 5% dari nilai transaksi.

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

• Seluruh penerimaan pemerintah pusat bukan dari pajak.
• Dibayarkan saat pengajuan balik nama sertifikat properti di BPN.
• Biaya PNBP sebesar 0,1% x Zona Nilai Tanah + Rp50.000.

6. Bea Balik Nama (BBN)

• Dikenakan pada pembeli untuk proses balik nama sertifikat properti.
• Umumnya diurus oleh developer atau notaris.

Cara Menghitung Pajak Properti

Berikut adalah penjelasan mengenai pajak yang harus dibayarkan Citra saat membeli properti senilai Rp967.000.000 dari Rahma:

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

• Nilai Jual Objek Pajak (NJOP): Rp967.000.000
• Tarif BPHTB: 5%
• BPHTB: 5% x Rp967.000.000 = Rp48.350.000

2. Pajak Penghasilan (PPh) Final

• Status Penjual: Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)
• Harga Jual Properti: Rp967.000.000
• Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP): Rp60.000.000
• Penghasilan Kena Pajak (PKP): Rp967.000.000 - Rp60.000.000 = Rp907.000.000
• Tarif PPh Final: 5%
• PPh Final: 5% x Rp907.000.000 = Rp45.350.000

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

• NJOP: Rp967.000.000
• Tarif PBB: 0,5%
• PBB: 0,5% x Rp967.000.000 = Rp4.835.000

Total Pajak:

• BPHTB + PPh Final + PBB = Rp48.350.000 + Rp45.350.000 + Rp4.835.000 = Rp98.535.000

Catatan:

• Perhitungan di atas adalah simulasi dan mungkin berbeda berdasarkan situasi dan kebijakan daerah setempat.
• Sebaiknya hubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) untuk informasi yang lebih akurat.

Nah itu dia pengertian dari pajak properti serta cara menghitungnya. Yuk, kunjungi website ecatalog.sinarmasland.com untuk tahu informasi lainnya seputar properti.